Mabes Polri Batalkan Kebijakan ‘Local Boy’ Polda Jabar

Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dari panitia daerah Polda Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul protes orangtua calon taruna Akpol di Jawa Barat yang tidak puas dengan hasil seleksi penerimaan calon taruna.

Tak hanya itu, Mabes Polri juga membatalkan keputusan Kapolda Jabar terkait dengan prioritas putra daerah atau local boy. Kebijakan prioritas putra daerah itu tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.

“Ada kebijakan Kapolda yang akhirnya menimbulkan kekisruhan. Oleh karena itu, panitia pusat mengambil alih proses penyelesaian penetapan kelulusan yang dilakukan panitia daerah Jawa Barat,” ujar Asisten Kepala Polri Divisi SDM Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto di Mapolda Jawa Barat, Sabtu (1/7), seperti dilansir dari Antara.

Arief mengatakan, dengan pengambil alihan proses penerimaan ini, secara otomatis peserta yang sebelumnya sudah lolos atas kebijakan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan, dibatalkan.

“Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat,” kata dia.

Seperti diketahui, kericuhan dalam penerimaan taruna Akpol di Polda Jawa Barat terjadi setelah sejumlah orang tua calon taruna melayangkan protes.

Protes itu terkait dengan kebijakan Kapolda Jabar yang memprioritaskan putra daerah serta hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang dianggap janggal.

Dalam keputusan Kapolda Jabar, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.

Arief mengatakan, dengan pembatalan kebijakan Kapolda Jawa Barat, panitia pusat akan memverifikasi ulang para calon siswa Polri.

Penentuan siswa terpilih nantinya berdasarkan sidang yang akan memilih taruna terbaik untuk mengemban tugas sebagai anggota Polri.

“Kita akan memperhatikan kualitas berdasarkan nilai yang sudah didapat tanpa melihat apakah putra daerah atau non putra daerah,” ujarnya.



from BERITA POLISI http://ift.tt/2tAXBTS
via IFTTT
Previous
Next Post »

Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dari panitia daerah Polda Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul protes orangtua calon taruna Akpol di Jawa Barat yang tidak puas dengan hasil seleksi penerimaan calon taruna.

Tak hanya itu, Mabes Polri juga membatalkan keputusan Kapolda Jabar terkait dengan prioritas putra daerah atau local boy. Kebijakan prioritas putra daerah itu tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.

“Ada kebijakan Kapolda yang akhirnya menimbulkan kekisruhan. Oleh karena itu, panitia pusat mengambil alih proses penyelesaian penetapan kelulusan yang dilakukan panitia daerah Jawa Barat,” ujar Asisten Kepala Polri Divisi SDM Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto di Mapolda Jawa Barat, Sabtu (1/7), seperti dilansir dari Antara.

Arief mengatakan, dengan pengambil alihan proses penerimaan ini, secara otomatis peserta yang sebelumnya sudah lolos atas kebijakan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan, dibatalkan.

“Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat,” kata dia.

Seperti diketahui, kericuhan dalam penerimaan taruna Akpol di Polda Jawa Barat terjadi setelah sejumlah orang tua calon taruna melayangkan protes.

Protes itu terkait dengan kebijakan Kapolda Jabar yang memprioritaskan putra daerah serta hasil Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang dianggap janggal.

Dalam keputusan Kapolda Jabar, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.

Arief mengatakan, dengan pembatalan kebijakan Kapolda Jawa Barat, panitia pusat akan memverifikasi ulang para calon siswa Polri.

Penentuan siswa terpilih nantinya berdasarkan sidang yang akan memilih taruna terbaik untuk mengemban tugas sebagai anggota Polri.

“Kita akan memperhatikan kualitas berdasarkan nilai yang sudah didapat tanpa melihat apakah putra daerah atau non putra daerah,” ujarnya.



from BERITA POLISI http://ift.tt/2tAXBTS
via IFTTT
«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


No comments:

Leave a Reply